Undang-undang dasar 1945 Amandemen I-IV lengkap dengan nama-nama kabinet pemerintahan Indonesia, Orde lama sampai dengan orde reformasi, nama-nama presiden yang pernah memerintah dan nama-nama komisi DPR RI dan bidang kewenangannya.
Undang-undang MPR,DPR,DPD dan DPRD, Undang-undang RI nomor 27 tahun 2009 Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Derah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pnedidikan tinggi dilengkapi Undang-undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, Peraturan pemerintah RI nomor 37 tahun 2009 tentang dosen beserta penjelasannya.
Buku kesatu tentang dagang umumnya, buku kedua tentang hak dan kewajiban yang terbit dari pelayaran, dan undang-undang kepailitan
Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya Plus Sejarah Proklamasi, Amandemen Lengkap UUD 45, Sistem Pemerintahan Negara RI, Pemerintahan Daerah, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu, Provinsi dan Ibukotanya, Wilayah Indonesia, Kekayaan Alam, Kenakeragaman, Masa Kerajaan-Masa Reformasi, Sandi Morse dan Cara Membacanya, Para penemu Indonesia dan Luar, Nama ibukota seluruh dunia, Nama mata uang selur…
Sumpah Pemuda, Pancasila, UUD 1945, Asal-usul kata Indonesia, Asal-usul istilah Nusantara, proses penyusunan Konstitusi di Indonesia dan Fakta-fakta unik tentang Indonesia
Pedoman Penyelenggaraan RAKORNAS bidang komunikasi dan informatika tahun 2012 dan Tata tertib RAKORNAS bidang komunikasi dan Informatika tahun 2012
Pelaksanaan Undang-undang nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi telah berlangsung selama empat tahun. Sosialisasi terkait undang-undang ini telah banyak dilakukan, namun pemahaman masyarakat belum seperti yang diharapkan. Banyak anggota masyarakat belum memahami undang-undang secara komprehensif. Cakupan isinya jauh lebih luas daripada kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No …
Sambutan Pimpinan MPR RI, Pasal 2 Ketetapan MPR sementara RI Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pasal 4 Ketetapan MPRS RI Nomor XXIX/MPRS/1966 tentang Pengangkatan Pahlawan Ampera.
Undang-undang dasar Republik Indonesia 1945, Amandemen I 19-10-1999, Amandemen II 18-08-2000, Amandemen III 10-11-2001, Amandemen IV 10-08-2002. Dilengkapi dengan susunan Kabinet Indonesia bersatu II setelah Reshuffle periode 2009-2014.