Buku ini berisi tentang penegakan hukum dan penemuan hukum, sistem hukum perdata nederland, evolusi dalam hukum perdata.
Buku ini berisi tentang undang undang republik indonesia nomo 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, penjelasan atas undang undang republik indonesia nomo 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia.
Buku ini berisi tentang undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, ketetapan MPR, Keputusan MPR RI nomor 1 / MPR / 2010 tentang peraturan tata tertib MPR RI.
Buku ini berisi tentang pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, Penjelasan atas undang undang republik Indonesia nomor 10 tahun 2008, partai politik, penjelasan atas undang undang republik Indonesia nomor 2 tahun 2008.
Buku ini berisi tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2013, pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
Buku ini berisi tentang hak asasi manusia, pengadilan hak asasi manusia, komisi kebeneran dan rekonsiliasi, tatacara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
Buku ini berisi tentang ketakwaan, keramahtamahan, kesatuan, keikhlasan dan kejujuran, kedisiplinan, saling menghormati keserasian, kesetiaan, tanggung jawab, kesederhanaan.
Buku ini berisi tentang partai politik, perubahan atas undang undang nomor 2 tahun 2008 tentnag partai politik, bantuan keuangan pada partai politik, pedoman tata cara perhitungan, penganggaran dalam APBD, pengajuan, penyaluran, dan laporan pertanggung jawaban penggunaan bantuan keuangan partai politik.
Buku ini berisi tentang undang undang republik indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, penjelasan atas undang undang republik indonesia nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian.
Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dilengkapi dengan undang-undang republik indonesia, peraturan pemerintah republik indonesia, keputusan presiden republik indonesia, peraturan bersama mahkamah agung, MENKUMHAM, jaksa agung dan KAPOLRI.